Dinilai Lambat Panggil Bupati Pandeglang, PMII Gruduk Gedung KPK di Jakarta

Baca Juga:

Dalam Rapat Koordinasi, Pj Gubernur Banten Ungkap 137 Barang Milik Daerah jadi Temuan KPK

Tak hanya itu, kata Hendri, dugaan praktek jual beli jabatan hingga terbengkalainya program insfrastruktur sebanyak 227,7 kilometer dengan kondisi jalan rusak berat sebanyak 173 Km, dan masih banyak lagi persoalan lain yang beraroma korupsi berjamaah.

"Jadi sudahi memeras kami, hentikan kerakusan berkuasa mengabdilah untuk kebaikan masyarakat Pandeglang. Sudah terlalu banyak masyarakat pandeglang yang menjadi korban. Ada yang terpaksa ditandu dari rumahnya menuju rumah sakit atau puskesmas, ada yang tinggal dikandang kambing, dan masih banyak lagi yang lainnya," kata Hendri.

Baca Juga:

Gunung Batu Lebak Terpilih Wakili Banten jadi Calon Percontohan Desa Anti Korupsi 2023

Oleh karena itu, lanjut Hendri, dalam aksi unras kali ini ada 5 point tuntutan yang diajukan, yakni:

1.  Mendesak KPK melakukan pemanggilan terhadap Bupati Pandeglang soal transparansi harta kekayaan Natakusumah.

Baca Juga:

Apresiasi BBJP, KPK Harap Langkah Cilegon Dicontoh Daerah Lain

2. Laporan LHKPN Bupati Pandeglang tahun 2018 hingga 2022 terdapat kejanggalan banyak kejanggalan KPK hanya tutup mata.

3. Mendesak KPK untuk mengusut dugaan jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pandeglang.

Baca Juga:

Sidang Rafael Alun di Pengadilan Tipikor Jakpus, Agenda Putusan Sela

4. KPK jangan tutup mata dengan kejadian-kejadian masalah yang terjadi di Kabupaten Pandeglang.

5. KPK harus menjadi institusi yang profesional dalam penanganan kasus.