Mahasiswa Rapatkan Barisan, Tolak Penundaan Pemilu

BANDUNG, iNews.id - Isu penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 semakin senter terdengar. Sejumlah mahasiswa merapatkan barisan untuk mengambil sikap akan usulan penundaan Pemilu 2024.

Ketua GMNI Bandung, Muhammad Bachroem Ilham menegaskan menolak penundaan Pemilu 2024 karena sudah bertentangan dengan UUD 1945.

Baca Juga

5 Desain Surat Suara Pada Pemilu Tahun 2024

Menurutnya, pasal 22 E itu menjelaskan bahwa Pemilu dilaksanakan secara luber dan jurdil dengan jangka waktu lima tahun sekali.

"Kami saat ini tidak melihat urgensi harus menunda Pemilu 2024. Dan tidak ada jaminan jika ditunda dua atau tiga tahun Pemilu ini akan terealisasi," tegasnya saat Diskusi di Basecamp Sosia Polika, Cijambe, Ujung Berung, Jum'at (18/03/2022). 

Ia juga menambahkan, jangan sampai mengkhianati perjuangan mahasiswa tahun 1998 dan teriak karena ada sosok pemimpin yang berkuasa terlalu lama. 

Baca Juga

Viral Diduga Kalah, Caleg ini Angkut Lagi Bantuan Paving Block untuk Warga

"Masa hari ini kita akan biarkan begitu saja, karena hal ini bertentangan dengan semangat demokrasi kita yakni regenerasi kepemimpinan," tambahnya. 

Hal senada juga dikemukakan oleh Pengamat Politik Kunto Adi Wibowo mengatakan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi menjadi narasi utama usulan penundaan Pemilu 2024. 

"Namun kondisi ekonomi saat ini menjawab sendiri apa yang dikemukakan oleh para pendukung penundaan Pemilu 2024 itu," ujar Kunto. 

Baca Juga

Viral Penampakan Surat Suara 20 Tahun Lalu

Kunto yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKopi mengatakan tidak ada jaminan jika pemilu ini ditunda, maka ekonomi akan membaik. Justru skenarionya akan berbeda. 

"Bahkan sekarang salah satu investor terbesar IKN sudah mundur, dan ini sebenarnya sudah menjawab soal ekonomi," tegasnya.

Kunto mengingatkan, sejak awal kemunculan Covid, para pakar politik di dunia sudah memberikan peringatan bahwa Covid ini bisa dipergunakan oleh penguasa yang punya tendensi otoritarian untuk semakin otoritarian.

Baca Juga

Benarkah Gaji KPPS Rp1,2 Juta per Hari? Ini Faktanya

"Dan itu sedang terjadi sekarang di Indonesia," ujarnya.

Kunto menuturkan, sejarah Indonesia pernah mencatat penundaan pemilu dengan adanya dekrit 59 dan setelah itu pemilu selalu diundur hingga presiden pertama turun dari jabatannya baru ada kembali Pemilu.

Menurut Kunto jika kita menunda Pemilu 2024 sama saja dengan membuka kotak pandora. Dan Indonesia akan menjadi negara terendah dalam berdemokrasi.

Baca Juga

Serentak Dilantik, Ternyata Segini Gaji Petugas Pengawas TPS

"Tahun 2020 kemarin, indeks demokrasi Indonesia sudah membaik. Namun dengan penundaan pemilu akan jadi preseden buruk bagi Indonesia," pungkasnya.

Editor : Mahfud