Dana BSU Rp8,8 Triliun Segera Dibagikan Kepada 8,8 Juta Pekerja

JAKARTA, iNewsCilegon.id - Sebanyak 8,8 juta pekerja akan menerima dana bantuan subsidi upah (BSU). Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp8,8 triliun.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengtakan program BSU didesain untuk pekerja atau buruh dengan gaji di bawah Rp3,5 juta.

Baca Juga

Horree! Pemilik KTP ini Dapat BSU Rp700 Ribu, Cek Disini

BSU akan diberikan kepada pekerja atau buruh sebesar Rp500.000 per bulan selama dua bulan yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp1 juta.

"Saat ini Kemnaker tengah mempersiapkan instrumen kebijakan pelaksanaan BSU 2022 dan akan memastikan program BSU dapat dijalankan dengan cepat, tepat, akurat dan akuntabel," kata Ida, Senin (2/5/2022).

Tahun ini, kata Ida, program Jaminan kehilangan Pekerjaan (JKP) sudah bisa diklaim oleh pekerja atau buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan manfaat berupa uang tunai, informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

Baca Juga

Ini 4 Bansos yang Akan Dihentikan Pemerintah di Tahun 2023, Benarkah?

“Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sudah kita implementasikan sejak Februari 2022, dan teman-teman yang mengalamai PHK dan menjadi perserta BPJS Ketenagakerjaan, memenuhi sayarat untuk mendapatkan manfaat JKP dan di PHK sudah bisa mendapatkan," jelas Ida.

Hingga pertengahan April 2022 sebanyak 845 orang pekerja ter-PHK telah mendapatkan manfaat program JKP dengan jumlah total Rp1,475 milliar.

Pet 26 April 2022 Ida telah menandatangani Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua untuk mengembalikan proses dan tata cara pencairan JHT ke pengaturan pencairan JHT sebelumnya. Menurutnya, beleid tersebut sebagai hadiah untuk menyambut hari buruh tahun ini.

Baca Juga

Cek 8 BLT dan Bansos yang Cair Desember 2022, Nilainya Sampai Rp3,5 Juta per Kepala Keluarga

Ida mengtakan pihaknya kini sedang meredefinisi konsepsi Hubungan Industrial Pancasila, agar sesuai dengan kondisi hubungan industrial di era Industri 4.0 dengan tetap menjunjung nilai luhur musyawarah dan mufakat, serta prinsip kekeluargaan dan gotong royong demi terciptanya hubungan industrial yang harmonis dinamis dan berkeadilan.

“Saya berharap dukungan dari semua pihak utamanya buruh/pekerja dan pengusaha dalam proses penyusunan ini, sehingga konsepsi yang dihasilkan nanti bisa optimal dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan mendukung kesejahteraan serta produktivitas pekerja dan perusahaan,” pungkasnya.

Editor : Mohamad Hidayat