Sepertinya program Desmigratif hanya untuk habiskan anggaran dan untuk kepentingan Parpol tertentu saja,” kata advokat dari Edi Hardum and Partners Law Firm ini.
Menurut Edi, program Desmigratif dicanangkan untuk mencegah PMI illegal, tetapi ternyata PMI illegal tetap marak. “Kalau marak seperti ini, harus saja program Desmigratif,” kata Edi.
Kedua, semua lembaga negara dan pemerintah mulai dari pemerintah daerah, Kemnaker, Badan Penempatan dan Pelindungan PMI (BP2MI), pihak Imigrasi, otoritas pelabuhan, TNI dan Polri harus mempunyai tekad yang sama cegah pengiriman PMI illegal. “Percuma juga kalau Kemnaker dan BP2MInya saja yang berkomitmen memberantas dan mencegah PMI illegal, tetapi lembaga lain ambil untung,” kata Edi.
Ketiga, pemerintah terutama pemerintah daerah harus menciptakan lapangan pekerjaan di daerah, agar masyarakat tidak nekad keluar daerah apalagi keluar negeri untuk mencari pekerjaan. “Semua Kabupaten seharusnya bangun Balai Latihan Kerja untuk cetak tenaga kerja terampil dan wirausahawan/I,” kata dia.
Keempat, aparat penegak hukum seperti Polri dan PPNS dari Kemnaker harus tegas menindak pelaku pengiriman PMI illegal.
Editor : Mahfud
Artikel Terkait
