PANDEGLANG, iNewsCilegon.id - Ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Oktober (GEPOK) Pandeglang, yang terdiri dari HMI, GMNI, LMND, IMM, PW. KUMALA dan KUMANDANG Kabupaten Pandeglang melakukan Refleksi Aksi Demontrasi di depan kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Pandeglang, soroti tingginya kasus kekerasan seksual hingga lambatnya pembangunan tol Serang Panimbang (Serpan), pada Senin (30/10/2023), berakhir ricuh hingga disemprot water cannon.
Kericuhan terjadi saat pendemo hendak membakar ban dan dibubarkan oleh jajaran Polres Pandeglang dengan semprotan dari mobil water Canon.
Aksi yang dilakukan organisasi Kepemudaan dan Kemahasiswaan tersebut dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke 95 tahun dengan Tema Rapot Merah Birokrasi Pemerintahan Kabupaten Pandeglang.
Korlap 1 aksi Gepok, Entis Sumantri mengatakan, sumpah pemuda diperingati setiap tahun sebagai pengingat besarnya peran pemuda Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan.
"Kami sebagai Masyarakat Civil dan Pemuda di kabupaten pandeglang ingin adanya perubahan dan solusi yang nyata untuk daerah kami bagaimana pemuda, hari ini dapat merasakan langkah nyata, dari Birokrasi Pemerintahan Daerah baik tatanan Legislatif, Yudikatif dan Eksekutif di Kabupaten pandeglang yang di rasa belum maksimal," kata Entis.
Menurut pria yang akrab disapa tayo ini, ada banyak hal yang menjadi raport merah Pemkab Pandeglang, yakni terkait tol Serang-Panimbang, kasus kekerasan seksual, hak paten badak dan yang lainnya.
"Adapun hal-hal yang kami sampaikan adalah tentang Ekonomi, politik, Kesehatan, Pendidikan, Insfrastruktur, sosial, Lingkungan, Kebudayaan, Pertanian, Pariwisata, Projek Nasional Tol- Serang- Panimbang, Perencanaan Kawasan Industri, Warisan Dunia UNESCO soal Hak Paten Badak, maraknya Konflik Agraria, serta maraknya kekerasan Seksual Pada Perempuan dan Anak yang masih meningkat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Masih Lemah serta Peningkatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pandeglang yang masih tertinggal dari Kabupaten/kota lainya di Provinsi Banten," ungkap Tayo.
Jelas Tayo, dalam UU telah diatur bahwa daerah wajib mengalokasikan anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik, dan itu ada dalam UU No 1 tahun 2022.
"Tingkatkan Pemerataan Insfratuktur di kabupaten Pandeglang Sesuai Dengan UU No 1 Tahun 2022 Pasal 147 Poin 1-4 Bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja Insfratuktur pelayanan Publik paling rendah 40% dari total Belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/ atau transfer kepada Daerah dan atau Desa, pemerintah daerah harus fokus membina kaum muda sesuai amanat peraturan daerah terutama menganggarkan 2% dari APBD untuk pembinaan bagi kaum muda yang ada di kabupaten Pandeglang dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang harus segera membuat payung hukum untuk menjamin nasib para petani, dengan membentuk Perda LP2B agar mereka tidak menjadi korban Oligarki dalam pengalih fungsian lahan," jelasnya.
Sementara itu, Hatta selaku Korlap Aksi 2 Aliansi (GEPOK) Pandeglang menambahkan, perlunya evaluasi total birokrasi yang dianggap gagal serta kurangnya Inovasi untuk kemajuan dan Peningkatan Daerah.
"Maka masyarakat kabupaten Pandeglang khususnya pemerintah daerah harus dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan zaman ini, bisa di sebut juga siap menghadapi Bonus Demografi yang akan terjadi. Maka pemerintah daerah harus dapat memberikan solusi nyata agar Sumber Daya Manusia (SDM) di pandeglang siap menghadapinya" pintanya.
"Kegagalan Birokrasi pemerintahan daerah ini adalah bentuk kegagalan eksekutif yang harus menjadi catatan penting di akhir Periode kepemimpinan Irna - Tanto," terang Hatta.
"Pemerintah kabupaten pandeglang harus Persiapkan sumber daya manusia atau pemuda yang unggul agar tercipta dari sistem pendidikan yang baik, dalam hal ini Disdikpora kabupaten pandeglang saya nilai belum serius menjalankan tugasnya dalam mempersiapkan SDM yang unggul, berkualitas dan berdaya saing," sambungnya.
Editor : M Mahfud
Artikel Terkait
