CILEGON, iNewsCilegon.id - Tokoh Banten, Mulyadi Jayabaya mengecam tindakan bergaya premanisme yang diduga dilakukan oleh oknum anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Cilegon.
Organisasi pengusaha tersebut dituding melakukan pemerasan terhadap calon investor di Kota Baja tersebut, sebuah aksi yang dianggap mencoreng citra investasi nasional.
Kecaman pedas ini dilontarkan menyusul viralnya video yang memperlihatkan dugaan pemerasan tersebut di media sosial. Dalam rekaman itu, oknum Kadin Cilegon dan sejumlah organisasi masyarakat (ormas) di Cilegon tampak berdialog dengan perwakilan perusahaan kontraktor asal China, Chengda Engineering Co, yang akan menggarap proyek strategis Chandra Asri Alkali.
Dalam pertemuan yang terekam, perwakilan Kadin Cilegon dengan nada tinggi menyatakan kekecewaannya karena beberapa pertemuan dengan Chengda Engineering Co belum menghasilkan kesepakatan yang diinginkan.
Bahkan secara eksplisit menuntut alokasi proyek pembangunan Chandra Asri Alkali tanpa melalui mekanisme lelang yang transparan.
"Tanpa Ada lelang, porsinya harus jelas tanpa ada lelang. Rp5 triliun untuk Kadin (atau) Rp3 triliun untuk Kadin tanpa ada lelang bagi," ucap oknum tersebut dengan intonasi yang mengancam.
Mulyadi Jayabaya menilai tindakan premanisme yang dilakukan oleh oknum Kadin Cilegon beserta kelompoknya sebagai penghancuran citra iklim investasi di Indonesia, khususnya Provinsi Banten.
"Saya sangat menyesalkan kejadian biadab itu! Presiden Prabowo telah berjuang keras meyakinkan investor untuk menanamkan modal di Indonesia, namun justru dirusak oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab ini. Ini jelas-jelas sabotase terhadap upaya pemerintah dalam meyakinkan dunia bahwa Indonesia adalah tempat yang aman untuk berinvestasi," tegas Jayabaya, Rabu (14/5/2025), dengan nada geram.
Pria yang juga menjabat Wakil Ketua Umum (WKU) Kadin Indonesia ini menuntut agar organisasi induk para terduga pelaku pemerasan investor segera memberikan sanksi organisasi yang tegas dan tanpa kompromi. Langkah ini dianggap krusial untuk memulihkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Indonesia.
"Sekali lagi, saya mengutuk keras aksi premanisme investasi ini! Ini adalah pelanggaran hukum yang nyata dan harus ditindak tanpa ampun. Pemerintah telah berupaya sekuat tenaga menciptakan iklim investasi yang kondusif, tetapi malah dirusak oleh segelintir oknum yang haus kekuasaan dan keuntungan pribadi," pungkasnya dengan penuh penekanan.
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta
Artikel Terkait
