Blokade Jalan, Ribuan Mahasiswa Tuntut Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok

SERANG, iNewsCilegon.id – Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Banten Bergerak melakukan aksi long march mulai dari Ciceri sampai dengan Alun-alun Kota Serang.

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Maruf Amin yang telah gagal mensejahterakan rakyatnya.

Dari pantauan iNewsCilegon di lokasi pada Rabu (13/4), mahasiswa mengawali aksinya dengan melakukan long march sejak pukul 15.00 WIB sampai sekitar 17.30 WIB.

Setelah dari alun-alun, masa aksi kemudian kembali ke titik awal yakni kampus UIN SMH Banten dan memblokade jalan di depan kampus UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten sehingga membuat jalanan macet.

Koordinator masa aksi, Rival mengatakan, di tengah carut marut krisis multidimensi yang terjadi semakin diperburuk dengan kenaikan kebutuhan pokok. Mulai dari harga minyak, transportasi, pajak, kesehatan, dan yang lainnya.

"Beberapa pengamat ekonomi berpendapat, kenaikan harga kebutuhan pokok tersebut dipicu karena permintaan masyarakat yang cukup tinggi, sedangkan pemerintah gagal memastikan tercukupinya pasokan komoditas di pasaran," ujar Rival.

Ia menjelaskan, Pemerintah Indonesia kelabakan bertempur dengan oligarki sawit agar dapat memastikan harga minyak goreng dapat dijangkau dan pasokannya tersedia.

Padahal, lanjutnya bentangan perkebunan sawit dari Sabang sampai Merauke merupakan penampakan yang cukup bikin gila, kalau pada akhirnya kita dihadapkan dengan kenyataan harga minyak goreng yang tinggi dan langka.

"Operasi pasar yang dilakukan pemerintah hanya dijadikan sebagai obat pereda. Sebab, upaya tersebut tidak dibarengi dengan usaha yang serius dari pemerintah untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga produksi pangan dari hulu sampai ke hilir," terangnya.

Sementara itu, perwakilan Kampus Univesitas Bina Bangsa, M. Faturrahman mengatakan, kegagalan pemerintah bukan hanya dibuktikan dengan tidak terkendalinya harga kebutuhan pokok, namun juga menambah masalah dengan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 11 persen.

"Pemerintah sudah sudah menambah derita rakyat," tegasnya.

Belum lagi, tambah Faturrahman dalam kondisi yang serba tidak jelas ini ada sekelompok elit yang mewacanakan penambahan periodisasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden menjadi tiga kali. Sehingga wajar bila rakyat di seluruh wilayah murka.

"Wajar saja rakyat marah, dan melakukan perlawanan di seluruh wilayah," paparnya.

Editor : Mumpuni Malika