Para Kades Sumringah Dapat Perlindungan Jaminan Sosial hingga Tunjangan Dana Pensiun

CILEGON, iNews Cilegon.id - Aturan baru Presiden Jokowi terkait Kepala Desa (Kades) mendapatkan tunjangan anak hingga dana pensiun. Hal tersebut diatur dalam undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yang disahkan baru-baru ini.

"Mendapatkan tunjangan purnatugas 1 kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah," bunyi Pasal 26 ayat 3 huruf d aturan tersebut, seperti dilansir cilegon.inews.id. Jum'at (3/5/2024)

Baca Juga

Diduga Kalah dalam Pemilu 2024, Caleg DPRD Pandeglang Tutup Jalan Poros Desa dengan Batu

Dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan tunjangan purnatugas adalah penerimaan yang sah sebagai penghargaan bagi Kepala Desa yang telah selesai melaksanakan jabatannya dalam bentuk uang atau yang setara dengan itu.

Dalam UU tersebut, Kepala Desa juga berhak menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.

Berikut isi Pasal 26 ayat 3 :

Baca Juga

Demo Tuntut 27 Tahun Jabatan Kades Berjalan Anarkis, Tembok Pagar DPR RI Jebol di Palu

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:

a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;

b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;

Baca Juga

Naik 8 persen, Berapakah Gaji Perangkat Desa di Tahun 2024, Cek Rinciannya

c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan;

d. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah;

e. mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan

Baca Juga

Habiskan Dana Desa Rp988 Juta Sawer Biduan, Kades di Banten di Vonis 5 Tahun Penjara

f. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Dalam undang-undang tersebut, ada beberapa ketentuan pasal yang diubah. Salah satunya Pasal 39 terkait dengan masa jabatan Kepala Desa yang maksimal hanya 8 tahun dan hanya boleh dua kali menjabat selama dua periode.

Pasal 39

Baca Juga

Warga Banyu Biru Pandeglang Keluhkan Limbah Kulit Kelapa

(1) Kepala Desa memegang jabatan selama 8 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Editor : M Mahfud