Skandal Penyadapan Presiden: Polri Bentuk Timsus Usut Dugaan Makar Kelompok Sigit

JAKARTA, iNews Cilegon.id — Skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, Polri membentuk tim khusus untuk mengusut dugaan makar yang dilakukan kelompok Listyo Sigit. 

Langkah ini diambil guna membongkar motif di balik aksi peretasan dan perusakan data elektronik yang menyasar kepala negara. Tim khusus tersebut diterjunkan langsung di bawah komando Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Asep Safrudin.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menegaskan, pembentukan timsus ini merupakan langkah konkrit Kapolri Jenderal Suyudi dalam merespons potensi ancaman keamanan negara serta dinamika informasi yang berkembang di publik.

“Kaitan sama informasi, kemudian potensi terkait dengan dugaan makar, sebagaimana yang telah kami sampaikan pada rilis sebelumnya, Bapak Kapolri selalu mendengar dan merespons, dan telah dibentuk tim yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim yang sedang melakukan pendalaman,” tegas Isir di Mabes Polri, Selasa (10/11/2026).

Isir menekankan bahwa pengusutan delik makar memerlukan tingkat ketelitian tinggi serta analisis bukti digital yang komprehensif. Karena itu, kepolisian meminta publik bersabar sembari terus mengawal jalannya proses hukum.

“Tentunya proses pendalaman, penyelidikan, dia akan butuh waktu untuk memproses. Mari kita sama-sama dukung, kita kawal. Saya tahu kawan-kawan pengin mendapat informasi kemudian kepastian secepatnya, tapi tadi, butuh proses. Yang ingin kami pastikan, ada tim dipimpin oleh Kabareskrim sedang bekerja,” ujarnya.

Kasus Penyadapan Diusut Dittipidsiber Bareskrim

Di saat timsus mendalami delik ancaman terhadap negara, penanganan perkara pokok menyangkut tindak pidana siber terus digenjot. Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri terus memeriksa saksi-saksi kunci untuk memperkuat pembuktian.

Fokus penyidikan pokok meliputi tiga tuduhan utama: penyadapan ilegal, akses tanpa izin, serta perusakan dan penghapusan data elektronik sistem vital.

"Pada sisi yang lain, proses penyidikan terkait dengan dugaan illegal tapping, illegal access, dan penghapusan atau perusakan data elektronik, itu pun sedang berjalan proses sidiknya. Beberapa saksi yang tadi dihadirkan adalah merupakan bagian daripada saksi yang diperiksa dalam proses penyidikan yang ada ditangani oleh Dittipidsiber Bareskrim Polri,” terang Isir.

4 Jenderal Jadi Tersangka

Kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto ini memicu guncangan hebat di internal kepolisian setelah penyidik Bareskrim menetapkan empat tersangka utama. Selain mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, tiga jenderal bintang dua ikut terjerat yakni Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. 

Dari empat tersangka, tiga di antaranya—yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso—langsung dijebloskan ke Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, untuk pemrosesan intensif. Sementara itu, penyidik menetapkan skema non-penahanan terhadap Irjen Slamet Uliandi.

Ketegasan Polri juga memicu tindakan administratif mutlak. Melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri, Irjen Ahrie Sonta resmi dijatuhi sanksi pemecatan sebagai anggota Polri. 

Editor: M Mahfud