JAKARTA, iNews Cilegon.id — Gelombang tekanan politik dan hukum terkait polemik keabsahan ijazah SMA akhirnya mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengambil langkah drastis. Orang nomor dua di Indonesia itu mendatangi Kepala Negara untuk menyampaikan niatnya melepaskan kursi jabatannya.
Kepastian pertemuan empat mata tersebut diungkapkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Diskusi tertutup antara Presiden Prabowo Subianto dan Gibran itu berlangsung intensif selama sekitar dua setengah jam pada pagi hari.
Prasetyo menegaskan, poin mendasar dalam audiensi berdurasi 150 menit tersebut adalah pernyataan sikap dari Gibran yang berencana mengundurkan diri di tengah tajamnya sorotan publik terhadap sengketa keabsahan dokumen pendidikannya di tingkat Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Dapat kami informasikan kepada seluruh teman-teman media dan seluruh masyarakat bahwa memang benar pagi hari tadi bapak wakil presiden ada pertemuan dengan bapak presiden pertemuan berlangsung kurang lebih dua setengah jam,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Pernyataan pengunduran diri tersebut disampaikan secara langsung oleh Gibran sebagai wujud respons terhadap eskalasi dinamika hukum yang terus menekan legitimasinya sebagai wakil kepala negara.
“Di antaranya dalam pembicaraan itu memang bapak wakil presiden bersama tentunya dengan bapak presiden Bapak Prabowo Subianto juga menyatakan pernyataan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” lanjut Prasetyo.
Di sisi lain, Pihak Istana meluruskan berbagai Spekulasi liar yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo menolak mentah-mentah iktikad pasangannya di Pilpres tersebut. Mensesneg menegaskan bahwa Kepala Negara tidak melayangkan penolakan, melainkan menyuguhkan pertimbangan serta petunjuk pandang yang rasional.
“Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut Kalau bapak presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan niat tersebut,” katanya.
Gibran menegaskan komitmennya untuk tidak lari dari persoalan ini dan memilih jalur pertarungan hukum yang terbuka. Dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo, ia meminta waktu untuk menguji serta membuktikan legalitas seluruh berkas administrasi pendidikan yang dimilikinya melalui mekanisme Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Nah namun dalam diskusi bapak Presiden memberikan saran-saran dan bapak wakil presiden dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha,” jelas Prasetyo menandaskan.
Secara rujukan hukum ketatanegaraan, mekanisme pengunduran diri seorang pemegang mandat wakil presiden telah digariskan ketat dalam Pasal 8 UUD 1945. Apabila Presiden atau Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, maka kepemimpinan digantikan melalui prosedur konstitusional di Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI).
Editor : M Mahfud
Artikel Terkait
