PP Minta Gubernur Banten Sanksi Pejabat yang Tendang Aktivis, Pejabat itu Bukan Preman

SERANG, iNewsCilegon.id - Ormas Pemuda Pancasila Banten resmi menyampaikan sikap terkait dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Banten, tepatnya lingkungan Sekretariat DPRD Banten terhadap Mahasiswa Aktivis Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) dengan melayangkan surat ke Gubernur Banten, Al Muktabar. Kamis (6/10/2022).

Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Banten (MPW PP Banten) Johan Aripin Muba menegaskan, bahwa Pemuda Pancasila mengecam keras tindakan-tindakan arogansi dalam bentuk apapun apalagi hal tersebut dilakukan oleh seorang pejabat negara yang notabene adalah pelayan masyarakat.

Baca Juga

Ketua DPRD Banten Sebut PT Cemindo Pernah Disanksi Akibat Pencemaran Lingkungan

Menurutnya, untuk menghasilkan tata kelola pemerintahan Banten yang good goverment dibutuhkan komitmen semua pihak agar roda pemerintahan bergulir secara demokratis. Apalagi seorang PNS adalah  pelayan masyarakat.

"Seorang abdi negara adalah pelayan masyarakat, maka sudah menjadi kewajibannya ikut serta berkontribusi memastikan pemerintahan bersifat terbuka, tidak anti kritik karena kontrol sepenuhnya ada di rakyat," tegasnya.

Sementara itu Pujiyanto, Sekretaris Wilayah MPW PP Banten, dalam keterangannya menegaskan pihaknya secara resmi sudah melayangkan surat kepada Gubernur Banten.

"Kami meminta agar Gubernur segera memberikan sanksi terhadap saudara Dwi Nopriadi, hal tersebut untuk memastikan tidak akan ada lagi tindakan arogansi dari pejabat negara terhadap rakyatnya dan tentunya ini sebagai pembelajaran untuk semua pegawai pemerintah," tandasnya. 

Menurut Pujiyanto, apapun dalihnya tindakan kekerasan apalagi dilakukan seorang pejabat negara kepada seorang aktivis Keluarga Mahasiswa Lebak tidak bisa dibenarkan.

"Jika kejadian tersebut dibiarkan, bukan tidak mungkin kejadian serupa akan kembali terjadi bahkan akan sering terjadi di lingkungan Pemprov Banten, pelakunya adalah pejabat dan korbannya ada rakyat," bebernya.

Masih menurut Pujiyanto, aksi kekerasan tersebut adalah salah satu bukti kemunduran pemerintah daerah dalam membina pegawainya. 

"Sudah saatnya Banten berbenah, kalau tidak mau berbenah siap-siap rakyat melakukan perlawanan," ungkap Pujiyanto.

Sebelumnya, Pujiyanto mengutuk keras dugaan kekerasan yang dilakukan seorang PNS  kepada Aktivis Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) yang melakukan aksi protes saat rapat paripurna istimewa DPRD Banten untuk memperingati hari jadi Banten ke-22.

Editor : M Mahfud