Lumpuh 31 Tahun Ruminah Tak Dapat Bansos, Komisi IV DPRD Pandeglang Evaluasi Kinerja Dinsos

PANDEGLANG, iNewsCilegon.id - Ketua Komisi IV DPRD Pandeglang Habibi Arafat geram, dengan adanya warga yang mengalami kelumpuhan yang tinggal di Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bahkan tidak tersentuh oleh bantuan dari pemerintah seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). 

"Saya sangat kecewa, untuk itu kinerja Dinas sosial harus di evaluasi. Mulai dari perangkat di lapangan juga harus di evaluasi, TKSK juga pasti tau kondisi masyarakat mana yang benar-benar harus mejadi prioritas," kata Habibi. Senin (14/11/2022).

Baca Juga:

Trah Baru di Pandeglang! Pasutri dan Ipar Kompak Melenggang ke DPRD 

Menurut Habibi, Warga miskin seperti Ruminah tersebut harus menjadi prioritas pemerintah, soalnya selain bantuan sosial juga membutuhkan pelayanan kesehatan.

"Tim dari Dinsos harus segera turun ke lapangan, untuk memastikan persyaratan administrasi kependudukannya, kalau belum punya harus dibantu sehingga secara administrasi lengkap, agar berbagai bantuan pemerintah bisa didapatkan. Karena harus menjadi prioritas mendapatkan bantuan sosial dan mendapatkan pelayanan kesehatan tidak ada alasan lagi harus diperhatikan oleh pemerintah," ujar Habibi.

Baca Juga:

Divonis 5 Bulan Penjara, Anggota DPRD Pandeglang Wajib Bayar Restitusi Rp17 juta

Sementara itu, Aktivis dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pandeglang Iik mengatakan adanya kasus di Kecamatan Cikedal ini membuktikan bahwa para petugas TKSK di Kecamatan lemah dalam bekerja padahal sudah jelas Ruminah mengalami lumpuh itu dari sejak kecil, harusnya ia sudah terdata dengan rapih di Dinas Sosial Kabupaten, Provinsi sampai pusat. Namun hal ini tidak terjadi malah ketemu oleh para wartawan bukan petugas dari pemerintah. 

"Saya harap kerja TKSK di masing-masing kecamatan di evaluasi jangan hanya mendata bantuan-bantuan yang menguntungkan saja," kata Lik.