Outlook Apeksi 2022, Wali Kota Cilegon Dukung Pengangkatan PPPK dan Pembangunan IKN

BALIKPAPAN, iNewsCilegon.id - Hadir di kegiatan Outlook Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) 2022 selama dua hari 17-18 Desember 2022, Wali Kota Cilegon Helldy Agustian menyatakan siap mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Kegiatan hari pertama digelar di Kapal Tongkang HL 270, dengan agenda pembukaan dan gala dinner yang diikuti seluruh peserta kegiatan. Kemudian hari berikutnya, dilaksanakan kunjungan menuju titik nol Ibu Kota Negara Nusantara.

Gubernur Provinsi Kalimantan Timur H Isran Noor bersama Wali Kota Balikpapan H Rahmad Mas’ud menyambut kehadiran para wali kota se-Indonesia dalam kegiatan Outlook Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).

Staf Ahli Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Togap Simangunsong yang hadir mewakili Menteri Tito Karnavian menyampaikan apresiasi dan dukungan atas penyelenggaraan Outlook Apeksi 2022.

“Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap kegiatan nasional. Dengan sosialisasikan progres pembangunan IKN potensi kawasan pendukung terhadap seluruh pemerintah kota,” tuturnya, Sabtu (17/12/2022).

Kata dia, rencana pemindahan IKN Nusantara merupakan suatu proses percepatan pembangunan, pemerataan dan pemberdayaan Indonesia Timur.

Togap mengatakan pemindahan IKN ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal di antranya sekitar 57 persen penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Dan kontribusi ekonomi Pulau Jawa mencapai 59 persen terhadap PDB nasional.

“Terjadinya krisis ketersediaan air di Pulau Jawa, konversi lahan, juga ancaman bahaya banjir, gempa bumi dan tanah turun di Jakarta,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Apeksi sekaligus Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dalam pidatonya menyampaikan bahwa seluruh wali kota yang hadir, siap untuk menjemput pusat baru peradaban nusantara di Kalimantan Timur.    

Bima memaparkan terbangunnya IKN turut menjadi simbol kota modern berkelanjutan yang menginspirasi 98 kota di seluruh Indonesia.

"IKN juga harus mau dan mampu untuk belajar dari tanda kutip, kegagalan Jakarta dan sekitarnya dalam membangun mega cities yang terintegrasi dan ramah lingkungan," ulas Bima.

Sementara itu, Wali Kota Cilegon Helldy Agustian dalam kesempatannya mengatakan dirinya sangat bersyukur bisa menghadiri kegiatan Outlook Apeksi 2022 di Balikpapan.

"Secara pribadi, saya sangat mengapresiasi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan Apeksi Pusat, Bapak  Bima Arya Sugiarto selaku Ketua Apeksi dan jajaran atas terselenggaranya acara Outlook Apeksi tahun 2022 hari ini. Kemudian, tak lupa juga saya mengucapkan selamat kepada bapak Wali Kota Balikpapan Bapak Rahmad Mas’ud, atas suksesnya pergelaran kegiatan Outlook Apeksi 2022, di Kota berjuluk Kota Beriman ini,” kata Helldy. 

Helldy menjelaskan bahwa kegiatan Outlook Apeksi 2022 ini bertujuan melakukan refleksi atas berbagai kebijakan terkait penyelenggaraan pemerintah daerah dalam memberikan gambaran prospek penyelenggaraan pemerintah daerah di tahun berikutnya.

"Sekaligus pada kesempatan ini juga akan dilaksanakan sosialisasi proses pembangunan kawasan IKN kepada wali kota seluruh Indonesia serta untuk lebih mengetahui peran penting kota-kota penyangga dalam proses persiapan pembangunan IKN," jelas Helldy.

Pada kegiatan hari kedua, Helldy dalam sambutannya mewakili Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) III Apeksi, sekaligus Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono, yang berhalangan hadir menyatakan hal pentinya dalam kegiatan ini dikarenakan membahas isu strategis terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kota.

Di antaranya yaitu: pertama, soal penguatan pendanaan kelurahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan.

Dalam hal ini diharapkan dana kelurahan seperti di tahun 2019 yang berasal dari dana alokasi umum (DAU) dapat dilaksanakan kembali agar menurunkan kesenjangan dengan pemerintahan desa.

Kedua, mendorong pemerintah pusat untuk memberikan tambahan DAU kepada daerah terkait penggajian PPPK yang diserahkan kepada daerah.

Ketiga, lanjut Helldy, menunda pemberlakuan penghentian tenaga non ASN pada tanggal 28 November 2023, untuk memberikan kesempatan pemerintah daerah dalam menata tenaga non ASN di daerah.

Editor : Mohamad Hidayat