CILEGON, iNews.id – Budayawan Cilegon H Aldin Suhaimi Ali tidak setuju dengan rencana sejumlah anggota DPRD Kota Cilegon yang mengusung hak interpelasi. Ketua Umum DPD PPSI Kota Cilegon ini menilai penggunaan hak interpelasi tidak mewakili kepentingan rakyat dan membuat gaduh suasana Cilegon.
Pernyataan Ketua Umum DPD Persatuan Pencak Silat Seluruh Indonesia (PPSI) Kota Cilegon tersebut diungkapkan sebagai bentuk kekecewaannya terhadap langkah sejumlah anggota DPRD Kota Cilegon. Menurutnya selama 10 bulan menjabat sebagai Wali Kota Cilegon, Helldy Agustian telah membawa banyak prestasi bagi kemajuan rakyat Cilegon.
“Sungguh heran, ini Wali Kota Helldy Agustian berjuang siang malam untuk kepentingan rakyat Cilegon, kok malah akan diinterpelasi. Pertanyaannya, anggota dewan ini berjuang untuk kepentingan siapa?” tanya H Aldin di Cilegon, Jumat (14/1/2022).
H Aldin mencatat sejak dipimpin Helldy Agustian, angka pengangguran Kota Cilegon turun 2,56 persen di tahun 2021.
Di tingkat pemerintahan, kesejahteraan pengurus RT/RW langsung meningkat dari honor Rp500 ribu per tiga bulan menjadi Rp1.000.000 per bulan.
Pada masa pemerintahan Helldy Agustian, H Aldin mengungkapkan sejumlah program untuk mengikis pengangguran dilakukan. Salah satunya dengan lahirnya aplikasi Opang Cilegon. Aplikasi ini menjadikan Cilegon satu-satunya kota yang memiliki aplikasi layanan sendiri untuk bersaing dengan gojek dan grab. Ribuan orang sudah tertampung di Opang Cilegon.
Prestasi lainnya seperti penanganan sampah, membuat daerah lain mulai belajar ke Cilegon.
“Anggota dewan ini jangan main politik untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan rakyat Cilegon. Kalau rakyat Cilegon sudah dibuat maju oleh Wali Kota lalu apa alasannya diganggu-ganggu,” cetus Ketua Umum DPD PPSI Kota Cilegon yang memiliki anggota langsung sebanyak 12 ribu orang.
H Aldin menegaskan anggota dewan adalah orang Cilegon. Seharusnya di berpikir untuk kemajuan rakyat Cilegon.
“Kalau berpikir untuk kemajuan orang Cilegon, ayo sama-sama bangun Cilegon. Pak Wali Kota kita ini kami lihat sangat serius membangun Cilegon untuk kemakmuran rakyat Cilegon,” tegas H Aldin.
H Aldin menilai dengan menggagas interpelasi, ia mempertanyakan keseriusan anggota dewan untuk membangun Cilegon. “Wali Kota yang serius membangun Cilegon malah diganggu-ganggu dan diciptakan kegaduhan,” cetusnya.
“Kami tidak setuju dengan interpelasi,” tandas H Aldin.
Hak interpelasi digulirkan sejumlah anggota DPRD Cilegon. Mereka mempersoalkan menilai kebijakan Kartu Cilegon Sejahtera (KCS).
“Itu kan politis, hal terpenting bagi kami rakyat adalah Wali Kota berjuang untuk kepentingan rakyat. Kalau tidak berjuang untuk rakyat, baru dipersoalkan. Ini sejumlah anggota dewan sudah terbalik-balik cara berpikirnya” pungkas Aldin Suhaimi Ali.
Editor : Usep Solehudin