JAKARTA, iNewsCilegon.id - Penyaluran BBM bersubsidi ternyata mengalami banyak praktik penyimpangan di lapangan. Bahkan berdasarkan data Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), dugaan penyelewengan BBM subsidi hingga Mei 2022 mencapai 257.455 liter.
Menurut anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar, pemerintah harus melakukan langkah tegas untuk mencegah terus berulangnya penyimpangan penyaluran BBM bersubsidi. Mengingat alokasi anggaran untuk subsidi energi sudah sangat besar, di tengah gejolak harga minyak mentah yang masih berlanjut hingga pertengahan tahun ini.
"Jika tidak diambil langkah tegas, maka penyimpangan dalam penyaluran BBM bersubsidi ini akan terus terjadi, padahal anggaran yang sudah digelontorkan pemerintah untuk subsidi energi sudah mencapai 502,4 triliun rupiah," katanya, dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/6/2022).
Legislator PDI Perjuangan ini pun menyarankan adanya langkah nyata di lapangan untuk mencegah praktik penyimpangan BBM, terutama di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
"Setiap SPBU seharusnya bisa dipasang pengumuman bahwa BBM subsidi hanya untuk rakyat. Bahkan di setiap SPBU seharusnya bisa dipasang CCTV sebagai bentuk antisipasi terjadinya penyimpangan BBM bersubsidi," katanya.
Gunhar juga meminta pemerintah untuk tidak ragu memberikan sanksi kepada SPBU yang melanggar atau membiarkan terjadinya praktik penyimpangan penyaluran BBM bersubsidi.
"Bisa juga dengan menugaskan pihak kepolisian untuk mengawal kebijakan penyaluran BBM bersubsidi di setiap SPBU," Katanya.
Gunhar mengakui bahwa penyaluran BBM bersubsidi saat ini akan sangat sulit tepat sasaran, tanpa adanya tindakan tegas dan langkah antisipatif dari pemerintah. Namun di sisi lain, menurutnya juga diperlukan adanya kesadaran dari masyarakat untuk menghindari penyelewengan tersebut.
"Kesadaran masyarakat juga sangat diperlukan untuk mencegah jebolnya kuota BBM bersubsidi," pungkasnya.
Editor : Mohamad Hidayat
Artikel Terkait
