JAKARTA, iNews Cilegon.id— Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11/2026).
Meskipun menanggalkan jabatannya lebih awal di tengah masa bakti, putra sulung mantan Presiden Joko Widodo ini tetap berhak menikmati fasilitas nomor satu dari negara, termasuk uang pensiun pokok serta tunjangan melekat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi mantan pejabat tinggi negara.
Kebijakan finansial dan administratif pasca-jabatan tersebut merujuk pada regulasi utama, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan koridor aturan hukum positif di Indonesia, pengunduran diri secara sukarela dari kursi eksekutif tertinggi dikategorikan sebagai pemberhentian dengan hormat, kecuali MPR secara khusus menetapkan status pemberhentian tidak dengan hormat atas pelanggaran hukum berat.
Merujuk pada ketentuan Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978, pejabat tinggi negara yang berhenti dengan hormat sah menerima hak pensiun pokok. Besaran nominalnya diatur secara spesifik mencapai seratus persen dari gaji pokok terakhir yang diterima saat masih aktif menjabat sebagai orang nomor dua di Republik ini.
"Besarnya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 100 persen (seratus persen) dari gaji pokok terakhir," dikutip dalam Ayat 2 Pasal 6 UU 7/1978, Kamis (12/11/2026).
Selain hak pensiun pokok, regulasi tersebut menjamin mantan wakil presiden untuk memperoleh tunjangan rutin yang disetarakan dengan ketentuan perundang-undangan bagi pensiunan aparatur sipil negara. Hak keuangan ini mulai dicairkan oleh negara pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal resmi pemberhentian dengan hormat disahkan.
Negara juga menanggung berbagai fasilitas penunjang kehidupan pasca-jabatan. Berdasarkan ketentuan undang-undang yang sama, fasilitas tersebut mencakup biaya rumah tangga harian meliputi pengeluaran air, listrik, dan sambungan telepon, serta jaminan pembiayaan perawatan kesehatan paripurna bagi mantan wakil presiden beserta anggota keluarganya.
Lebih lanjut, paket fasilitas negara bagi mantan kepala atau wakil pemerintahan turut menyediakan satu unit rumah kediaman layak harian yang dilengkapi dengan perabot penunjang, satu unit kendaraan dinas operasional beserta pengemudi pribadi, hingga penyediaan staf pendukung dari kalangan pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU 7/1978 guna memastikan kelancaran aktivitas kenegaraan maupun sosial pasca-purna tugas.
Editor : M Mahfud
Artikel Terkait
