DPR Akan Bentuk Pansus Pangan Terkait Larangan Ekspor CPO

JAKARTA, iNewsCilegon - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang ekspor baku minyak goreng atau minyak sawit mentah (crude palm oil / CPO) dan minyak goreng per Kamis, 28 April 2022 mendatang.

Menurutnya larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng ini rencananya akan diberlakukan hingga batas waktu yang akan ditentukan kemudian.

Baca Juga

Emak-Emak di Bogor Viral Usai Kakinya Terlindas Paspampres di Kebun Raya Bogor

Menanggapi keputusan tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Yulian Gunhar mendukung kebijakan tegas yang diambil oleh Presiden Jokowi itu.

"Kebijakan tegas melarang ekspor CPO dan minyak goreng ini harus kita dukung demi menjamin ketersediaan minyak goreng di dalam negeri dengan harga terjangkau," katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/4/2022).

Menurut Gunhar selain mendukung langkah tegas pemerintah itu, DPR juga berencana menindaklanjuti kebijakan pelarangan ekspor CPO dan minyak goreng dengan membentuk Pansus Mafia Minyak Goreng.

Baca Juga

Kunjungi Kota Cilegon, Presiden Jokowi Dijadwalkan Singgah ke Pasar Kranggot

"Senayan bersama pemerintah akan semakin kencang melawan mafia minyak goreng. Di mana DPR akan segera menindaklanjuti langkah tegas presiden itu dengan membentuk Pansus Mafia Migor," katanya.

Bahkan, Gunhar menambahkan dalam waktu dekat DPR juga akan membentuk Pansus untuk mengusut praktik mafia pangan terhadap sembilan bahan pokok, selain minyak goreng. Mengingat bahan-bahan kebutuhan pokok selain minyak goreng juga rawan menjadi ajang permainan para mafia.

"Bukan hanya Migor, DPR juga akan segera membentuk pansus pangan, termasuk sembilan bahan pokok (sembako), seperti gula, beras, dan sebagainya. Semua rawan terkait harga, baik ekspor maupun impor," pungkasnya.

Baca Juga

Uji Coba Lancar, LRT Siap Beroperasi 26 Agustus 2023

Anggota DPR Dapil Sumsel II ini juga meminta kebijakan pelarangan ekspor CPO dan minyak goreng itu disertai dengan pengawasan ketat dari produsen sampai distributor akhir. Demi memastikan harga minyak goreng terjangkau ketika pasokan berlimpah.

"Kami meminta pemerintah tegas melakukan pengawasan tata niaga minya goreng, serta menindak tegas seluruh pemain yang mencoba menahan stok atau mengambil margin terlalu tinggi," katanya.

Editor : Mohamad Hidayat