Bupati Irna Narulita Berharap Semua Instrumen Bisa Mendukung DRPPA di Pandeglang

PANDEGLANG, iNews.id - Bupati Pandeglang Irna Narulita berharap kelembagaan yang mengakomodir hak perempuan dan anak segera terbentuk di 326 desa di Kabupaten Pandeglang. Hal ini bisa menjadi payung hukum sehingga dapat mengakhiri kekerasan pada perempuan dan anak yang kerap terjadi saat ini.

Hal tersebut diungkapkan Bupati Irna saat acara launching Desa Ramah Perempuan Peduli Anak (DRPPA) di Pendopo Pandeglang, Rabu (09/03/2022).

Baca Juga

Bupati Pandeglang Terbitkan Surat Himbauan Terkait Bank Keliling, Warga Senang

“Saat ini undang-undangnya sudah ada, peraturan daerahnya sudah ada, tinggal ditindaklanjuti hingga tingkat desa," harap Bupati Irna.

Sejauh ini, lanjut Irna, bahwa dari 326 desa yang ada di Kabupaten Pandeglang baru ada 73 desa yang sudah membuat kelembagaan yang dinamakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

“Kami harap semua bisa membuat kelembagaan tersebut sehingga hak perempuan dan anak bisa terpenuhi,” ujarnya.

Baca Juga

Tokkk! MK Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Bupati Pandeglang Lanjut Menjabat hingga 2025

Irna juga menambahkan, meminta stakeholder dapat mendukung program untuk anti kekerasan pada perempuan dan anak, untuk itu semua instrumen harus bergerak mendorong suksesnya program tersebut.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang Penanggulangan Kemiskinan Titi Eko Rahayu mengatakan DRPPH merupakan program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA). Dari 33 Provinsi se-Indonesia, dikatakan Titi, hanya dua kabupaten yang ditetapkan di setiap provinsi.

Bupati Pandeglang Irna Narulita berharap kelembagaan yang mengakomodir hak perempuan dan anak segera terbentuk di 326 desa di Kabupaten Pandeglang (Foto: Madani Prasetia)

Baca Juga

Harga Bahan Pokok di Pasar Labuan Masih Tinggi, Warga Minta Bupati Gelar Operasi Beras Murah

“Yang diutamakan kepala daerahnya perempuan, untuk Provinsi Banten yaitu Pandeglang dan Lebak,” katanya.

Dengan adanya DRPPA piloting di dua desa yakni Gerendong Kecamatan Koroncong dan Desa Gunung Datar Kecamatan Cimanuk, diyakini bisa merevitalisasi ke desa lainnya di Pandeglang menjadi desa yang ramah perempuan dan ramah anak.

“Ini tindaklanjut dari diskusi antara Pandeglang dengan Kementerian PPPA. Launching ini bentuk komitmen daerah bersama tingkat pusat dalam mengakomodir hak-hak perempuan dan anak,” katanya.

Baca Juga

Terciduk Warganet, Rizky Natakusumah Diduga Dekat dengan Artis Cantik ini

“Kami tidak sendirian, kami menggandeng kementerian, lembaga lainnya secara inklusif, karena kita ketahui perempuan anak SDM yang sangat penting,” sambungnya.

Lebih lanjut Titi mengatakan, kualitas anak akan menentukan kemajuan bangsa di masa depan, hal itu jelas untuk mencapai Indonesia sejahtera dengan mengembangkan potensi perempuan dan anak melalui pemberdayaan.

“Dalam menerjemahkan pembangunan perempuan dan perlindungan anak ada lima prioritas, yaitu peningkatan pemberdayaan perempuan, meningkatkan peran perempuan dalam pendidikan dan pengasuhan, penurunan kekerasan perempuan dan anak, mengembangkan solusi dalam rangka mengurangi pekerja anak, pencegahan perkawinan usia anak,” pungkasnya.

Editor : Mohamad Hidayat